Andalasinfo.com, SEMARANG — Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Tengah (Jateng), mengimbau calon jemaah umrah di 35 kabupaten/kota agar menunda keberangkatannya ke Arab Saudi. Para biro umrah tak keberatan dengan imbauan tersebut, namun berharap pemerintah bisa membantu mengusahakan refund hotel dan visa.
Kepala Kemenhaj Jateng, Fitriyanto, mengatakan situasi di Timur Tengah belum kondusif pascaserangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Oleh karena itu, calon jemaah umrah diimbau menunda keberangkatannya ke Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.
“Kami menegaskan lagi imbauan dari Kementerian Haji pusat, jamaah yang akan berangkat di waktu-waktu dekat ini diminta menunda keberangkatannya, mengingat eskalasi yang ada di Timur Tengah,” kata Fitriyanto kepada Espos, Senin (2/3/2026).
Kendati demikian, Fitriyanto mengaku belum mengetahui berapa rata-rata jemaah umrah asal Jateng yang berangkat ke Tanah Suci setiap bulannya. Namun, ia meminta para jamaah untuk segera berkoordinasi dengan biro perjalanannya masing-masing.
“Nanti bironya koordinasi dengan maskapai, dengan yang ada di Saudi, dan sebagainya. Sehingga nanti pada saatnya [situasi] sudah reda, kapan akan diberangkatkan, ini tidak ada jamaah yang dirugikan,” ucapnya.
Fitriyanto meminta biro perjalanan umrah dapat memberikan pelayanan optimal. Sehingga tak merugikan jamaah, terutama mereka yang saat ini sudah berada di Saudi.
“Saya berdoa semoga ini cepat selesai. Kasihan masyarakat, warga yang ada di Timur Tengah, kalau perang berkepanjangan. Ini bencana kemanusiaan. Kita berdoa semoga ini tidak berkepanjangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) Jateng, Abdullah, menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait imbauan penundaan keberangkatan umrah akibat kondisi keamanan di Timur Tengah. Meski mendukung langkah kehati-hatian, pihaknya berharap ada komunikasi intensif antara Kementerian Haji dan Umrah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi, khususnya terkait pembayaran akomodasi dan visa.
“Kami berharap pihak Kemenhaj Indonesia bisa berkomunikasi dengan Menteri Haji Saudi terkait pembayaran akomodasi, baik hotel maupun visa. Pihak hotel maupun vendor menyatakan non-refund,” kata Abdullah.
Lebih jelasnya, Abdullah menceritakan saat ini pihak hotel maupun vendor di Arab Saudi menyatakan kebijakan non-refund atau tidak ada pengembalian dana. Kondisi ini, berbeda dengan masa pandemi Covid-19.
“Ini beda kasus saat Covid. Waktu itu penutupan dilakukan oleh pihak Saudi sehingga hotel bisa refund atau pengembalian dana maupun penjadwalan ulang. Saat ini, Saudi belum menutup, sehingga refund tidak bisa dilakukan,” keluhnya.
Situasi tersebut berpotensi menjadi beban tambahan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun jamaah. Terutama bagi yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
Meski demikian, ASPHIRASI Jateng juga mengimbau para calon jamaah agar tetap tenang dan tidak panik menyikapi dinamika informasi. Terutama, terkait pembatalan atau suspensi penerbangan transit.
Menurut Abdullah, pendekatan terbaik dalam situasi ini adalah ketenangan, doa, dan kebersamaan. Serta komunikasi yang baik antara jamaah dan penyelenggara.
“Bukan emosi ataupun saling menyalahkan. Mari sama-sama kita memperbanyak doa pada bulan baik ini agar Allah memberi kemudahan dan kelancaran niat suci kita dalam melaksanakan umrah sesuai jadwal,” pesannya.
Sedangkan untuk jumlah jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan maupun yang saat ini masih berada di Tanah Suci, Abdullah juga belum bisa membeberkan. Sebab, ASPHIRASI Jateng masih melakukan pendataan kepada 18 anggota asosiasinya.
“Kami sudah menyebar link data, saat ini data belum terkumpul,” akunya.
Leave a Reply