Andalasinfo.com, SOLO — Wali Kota Solo Respati Ardi memastikan belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengawan yang di-suspend atau dihentikan sementara operasionalnya meski banyak aduan mengenai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak selama Ramadan.
Hal itu disampaikan Respati kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (2/3/2026). Pemkot Solo berkomitmen untuk mangawasi program MBG agar sesuai rencana.
“Kami belum mendapat informasi tetapi kami dari Satgas MBG terus berkomitmen untuk mengawasi jalannya SPPG dan akan terus bersurat melaporkan kepada Badan Gizi Nasional [BGN] apabila SPPG menyajikan menu yang tidak layak konsumsi,” kata Wali Kota Solo.
Dia menjelaskan Pemkot Solo memohon kepada BGN untuk memberikan respons aduan serta menindak tegas SPPG yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pemkot Solo telah mendapatkan beberapa aduan mengenai menu program MBG yang disampaikan warga.
“Banyak aduan yang diterima melalui PKK, Camat, dari kepala sekolah, dan sudah memberikan masukan. Nah, ini tinggal kami teruskan ke BGN. Kami menyurati BGN,” ungkap dia.
Respati mengatakan beberapa laporan warga, misalnya distribusi MBG yang terlambat hingga jenis menu MBG yang dikeluhkan penerima manfaat. Warga bisa menilai kecukupan gizi yang diterima.
47 SPPG Dihentikan Sementara
Sementara itu, BGN menghentikan sementara operasional 47 SPPG hingga hari kesembilan evaluasi nasional, Februari 2026. Keputusan ini diambil menyusul temuan berulang menu MBG yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I terdapat lima kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian. Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. Keputusan suspend diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.
“Kami tidak menolerasi penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik melalui laman resmi BGN, Sabtu (28/2/2026).
Menurut dia, Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi anak. Maka, pengawasan program MBG dilakukan secara ketat dan transparan.
Menurut dia, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa pada beberapa kasus. BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.
“SPPG yang di-suspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” ujar dia.
Leave a Reply